GUNUNGKIDUL– Pemkab Gunungkidul berupaya menekan anggaran untuk lampu penerangan jalan umum (LPJU). Pemkab berencana memakai lampu LED di semua LPJU untuk mengurangi beban biaya. Pejabat Sekda Gunungkidul Supartono mengatakan penggantian LPJU dari lampu biasa dengan daya watt besar menjadi LED sudahmenjadikajianpemkabbersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pihaknya meyakini penggunaan LED jauh lebih menghemat daya dibandingkan lampu merkuri yang saat ini digunakan. “Kami sangat yakin meski awalnya ada anggaran yang lumayan besar untuk pengadaan, namun untuk kelanjutan sangat kecil dan lebih murah. Jadi kami bisa melakukan efisiensi anggaran,” katanya kepada wartawan, kemarin. Saat ini, pengeluaran untuk LPJU di Gunungkidul hingga Rp800 juta setiap bulannya. Bahkan di 2014 lalu, sempat di atas Rp900 juta per bulan. “Data rekap pembayaran LPJU kami sebesar Rp10.268.994.003,” ucapnya. Ketika disinggung mengenai persentase pajak dari hasil warga membayar tagihan listrik, Supartono mengaku hal itu belum bisa menutuppembayaranLPJU. Artinya, pemkabmasihharustombok untuk membayar LPJU. Hingga Mei ini, pengeluaran pemkab untuk membayar PJU mencapai Rp3.240.885.683. Sementara itu untuk penerimaan PPJU hingga bulan ini mencapai Rp4.207.699. “Kami menerima informasi mengenai dan yang masuk dari PLN ,” beber pejabat yang juga merangkap Kepala DPPKAD ini. Saat ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishukominfo) terus dikejar mengenai target pemasangan LPJU dengan LED tersebut. “Kami sudah sampaikan kepada Kepala Dishubkominfo agar membuat perencanaan mengenai LPJU dengan LED ini. Kalau Dishub siap, kami akan anggarkan di APBD perubahan,” katanya. KetuaDPRD GunungkidulSuharno mengatakan, untuk melakukan pengalihan LPJU dari lampumerkuridenganwattbesar menjadiwattkecildengandaya terang lebih memang sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu ada kajian mendalam dan detil, termasuk berapa anggaran yang dibutuhkan untuk mengganti semua komponenlampudiLPJUsaat ini. “Nantinya juga harus ada perhitungan seberapa efisien dengan penggantian tersebut,” katanya. Kalau dari sisi hitungan, masuk akal dan justru bisa menjadikan pemasukan kepada pemkab. Hal ini justru menjadi sebuah inovasi. “Inisangat penting, kamiakan tunggu kajian detilnya. Mulai dari kebutuhan anggaran pengadaan dankorelasiterhadaptagihandari PLN,” tandas politikus PDIP ini. Suharjono